Tak Main-main! Ini Langkah Berani Bupati Boltara Bersama KPK Demi Amankan Aset Daerah
MANADO, temposatu.com – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., mengambil langkah strategis dalam memberantas korupsi sekaligus mendongkrak ekonomi daerah. Menghadiri Rapat Koordinasi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (12/05/2026), Bupati secara resmi menandatangani komitmen bersama transformasi pelayanan publik.
Langkah ini dirancang untuk menutup celah pungli dan mempercepat investasi lewat tata kelola pertanahan yang transparan.
Kerja sama dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN ini melahirkan 9 paket program pemanfaatan tanah dan ruang:
1. Integrasi NIB dan NOP: Mempermudah validasi izin usaha dan pajak daerah.
2. Layanan MPP Digital: Mengintegrasikan urusan pertanahan langsung di Mal Pelayanan Publik.
3. Sertifikasi Kilat: Mempercepat pendaftaran tanah milik masyarakat dan pemerintah.
4. RDTR Terintegrasi OSS: Memangkas birokrasi perizinan investasi secara online.
5. Sensus Geospasial: Memetakan aset daerah berbasis teknologi digital.
6. Perlindungan Lahan Pangan: Mengunci kawasan pertanian berkelanjutan (KP2B/LP2B) dalam RTRW.
7. Optimalisasi GTRA: Mempercepat penyelesaian sengketa tanah dan konflik tata ruang.
8. Pemanfaatan Zona Nilai Tanah: Menjamin transparansi nilai aset dan pajak properti.
9. Konsolidasi Tanah: Menata ruang wilayah demi mendukung pembangunan infrastruktur.
Strategi integrasi sistem ini mendapat pengawalan ketat dari penegak hukum dan pemerintah pusat.
Lewat penandatanganan komitmen ini, Kabupaten Boltara bersiap menyongsong era baru pelayanan publik yang bersih, cepat, dan ramah investasi.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE, KPK RI Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Kementerian ATR/BPN, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemda, Kanwil BPN Sulut, Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Kantor Pertanahan se-Sulut, Jajaran Pemda Sekretaris Daerah Provinsi Sulut serta para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara.
(Angki)
