Pemkab Boltara dan PJS Sulut Satukan Komitmen Tekan Angka Anak Tidak Sekolah
Boltara, temposatu.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memperkuat komitmen menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Forum Advokasi Komitmen Bersama yang melibatkan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, hingga lembaga pendidikan nonformal se-Bolmut.
Diketahui, kegiatan yang digelar pada Senin, 17/11/2025, bertempat di Coffee Coconut kawasan Batu Pinagut, Kecamatan Kaidipang, ini turut menggandeng komunitas jurnalis sebagai mitra strategis, yakni Pro Jurnalis Siber (PJS) Sulawesi Utara. Hadir sebagai narasumber, Ketua DPD PJS Sulut Butje Lengkong dan Sekretaris Steven Pande Iroot.
Dalam paparannya, Ketua DPD PJS Sulut Butje Lengkong menegaskan bahwa peran jurnalis tidak hanya bertugas melakukan peliputan berita, tetapi juga memegang peran sosial penting dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan.
“Kita bekerja sepanjang 1×24 jam di lapangan. Dari situ kita melihat langsung kondisi sosial, termasuk anak-anak yang terancam putus sekolah. Melalui tulisan-tulisan positif, kita bisa mendorong masyarakat memahami pentingnya pendidikan,” ujar Butje.
Ia menambahkan bahwa media memiliki ruang untuk mengawasi berbagai faktor yang memicu meningkatnya ATS.
“Banyak pemicu ATS, dan di situlah peran jurnalis untuk mengawal, mengawasi, serta mengangkat informasi yang memberikan solusi,” tegasnya.
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Rachmat Pontoh, menyampaikan bahwa persoalan ATS bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan menyangkut masa depan generasi muda.
“ATS adalah wajah nyata anak-anak bangsa yang belum memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Mereka tidak boleh diabaikan,” kata Pontoh.
Ia menuturkan bahwa penanganan ATS membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah kecamatan, desa, satuan pendidikan nonformal seperti SKB dan PKBM, serta unsur masyarakat lainnya.
“Sinergi lintas sektor sangat penting, mulai dari pendataan, penyediaan fasilitas pendidikan kesetaraan, hingga penguatan kebijakan daerah. Tanpa koordinasi yang baik, upaya menekan ATS tidak akan maksimal,” tambahnya.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boltara, jumlah Anak Tidak Sekolah di wilayah tersebut mencapai 720 orang, dengan dominasi kelompok usia remaja. Data ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih terarah.
Demi mendukung penuh upaya Pemkab Boltara bersama elemen masyarakat dan insan pers dalam mendorong percepatan penurunan angka ATS sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas.
(Angki)
