Boltara, temposatu.com – Sejumlah warga Desa Sonuo, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) mengungkapkan kekecewaan terhadap pelaksanaan pembangunan jamban yang dibiayai melalui Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025. Mereka menilai pekerjaan terkesan asal-asalan dan tidak sesuai harapan.
Menurut keterangan warga, material bangunan yang disediakan sangat terbatas, sehingga masyarakat harus menambah sendiri kebutuhan bahan untuk menyelesaikan pembangunan jamban di rumah masing-masing.
“Banyak bahan yang kami beli sendiri, padahal proyek ini dananya dari desa,” keluh salah satu warga yang enggan disebut namanya, Rabu (23/07/2025).
Selain kualitas pembangunan, warga juga menyoroti adanya pemotongan upah kerja. Dari total upah sebesar Rp4.000.000 per unit, para pekerja hanya menerima Rp3.750.000. Potongan sebesar Rp250.000 disebut-sebut digunakan untuk membayar biaya pembuatan gambar teknis jamban.
Menanggapi hal tersebut, Sangadi (Kepala Desa) Sonuo, Harsono Pusa, membenarkan adanya potongan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal itu merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat dan pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Tahun ini tidak ada alokasi khusus untuk biaya teknisi gambar. Jadi disepakati bersama, biaya gambar diambil dari anggaran pembangunan jamban, yaitu Rp250.000 per unit,” jelas Harsono.
Ia menambahkan, pada tahun 2025 desa merencanakan pembangunan 11 unit jamban dengan anggaran Rp13.750.000 per unit, atau total sebesar Rp151.250.000. Dari jumlah tersebut, tiga unit telah rampung 100 persen di Dusun V sebagai bagian dari tahap pertama yang mencakup enam unit. Sisanya akan dilanjutkan pada tahap berikutnya.
Harsono juga menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
“Kalau ada warga yang merasa kurang puas atau ingin menyampaikan keberatan, silakan datang ke kantor desa atau langsung ke rumah saya. Kami terbuka dan siap mencari solusi terbaik,” pungkasnya.
Polemik ini diharapkan menjadi perhatian bersama agar pengelolaan DD dilakukan secara transparan, dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat.
(Angki)
