Gaspol BLUD! Bupati Boltara Dorong Puskesmas dan RSUD Beralih ke Transaksi Non-Tunai
Boltara, temposatu.com – Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang digelar di Hotel Aston Gorontalo, Senin (15/12/2025).
Rakor tersebut dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) serta Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam sambutannya, Bupati Sirajudin Lasena menegaskan bahwa penguatan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas bersama. Ia menekankan, penguatan tidak hanya dilihat dari aspek medis dan infrastruktur, tetapi juga dari tata kelola keuangan yang profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD memberikan fleksibilitas yang sangat penting bagi Puskesmas dan RSUD. Dengan BLUD, unit pelayanan kesehatan dapat merespons kebutuhan riil masyarakat secara cepat dan tepat, tanpa terhambat prosedur birokrasi yang rumit, namun tetap berpedoman pada rencana bisnis dan anggaran yang telah ditetapkan,” ujar SJL sapaan akrabnya.
Lebih lanjut, SJL meminta agar seluruh Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Boltara siap bertransformasi dan mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis BLUD secara optimal.
Selain itu, SJL juga menekankan pentingnya digitalisasi dan elektronifikasi transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, setiap penerimaan dan pengeluaran BLUD wajib dilakukan secara non-tunai dan tercatat dalam sistem keuangan yang terintegrasi.
“Elektronifikasi transaksi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian, pengawasan, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan,” tegasnya.
Untuk itu, SJL menginstruksikan agar seluruh Puskesmas dan RSUD di Boltara segera menerapkan transaksi non-tunai pada seluruh penerimaan jasa pelayanan, serta menyusun laporan keuangan secara tertib, tepat waktu, dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, narasumber, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur RSUD Boltara, serta para Kepala Puskesmas beserta jajaran.
(Angki)
